Page 11 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE
P. 11
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan lGbupaten No. 4 - 5 Wonogiri 57612
Telepon (0273)321002 Faks. (0273) 322318
Email : setda@wonooirikab.oo.id Website : wwu/.wonogirikab.go.id
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOG]RI
NOMOR 63 TAHUN 2O21
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KAETUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Menimbang a. bahwa dengan dibentuknya layanan Pengadaan Secara
Elektronik di Bagian Penga.daan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri diperlukan pengawasan dan
penilaian tcrhadap kinerja pelayanan yang diberikan;
b. bahwa guna pelaksanaan pengawasan dan penilaian
sebagaimana dinaksud huruf a, maka dipandang perlu
membentuk Tim Penilai Internal Layanan Pengadaan Secara
Elektronik pada Batran Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah
tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42l.;
2. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Traneaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dingan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Traneaksi Elektronik (lembaran Negara Republil<
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2Sl, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun- 2009
Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5038);