Page 4 - Standarisasi 17 : Penilaian Internal LPSE

1 Penda hu lu a n

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu program pemerintah dalam aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi, serta memperbaiki proses pengadaan baranfasa

pemerintah. Penerapan e-Procurement secara nasional telah menunjukkan

perkembangan yang cukup pesat, dibuktikan dengan banyaknya instansi

pemerintah yang menerapkan pengadaan barang/jasa dengan Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan

Teknologi lnformasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa

secara elektronik. Tujuan dilakukannya Pengadaan baranfasa secara elektronik

adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses
pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses

pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan

akses informasi yang reoltime guna mewujudkan clean ond good government dalam

pengadaan barang/j asa pemerintah.
Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentanB pengadaan barang/jasa pemerintah

yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun

2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara
Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/asa

secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi

Elektronik serta Standarisasi yang ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang Jasa Pemerintah ( LXPP).
Sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan

UKPBJ Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota,

pen8aturan ini menempatkan LPSE Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu Sub

Bagian pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berperan sebagai UKPBJ di bawah
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri

Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Wonogiri disebutkan bahwa Sub Bagian Pengelolaan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan
pembinaan administrasi bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

€H Std. 17 Penilaian lnternalLPSE Hal4