Page 30 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 30

LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020


                       2.      Opini BPK              WTP    WTP       NA                 NA   WTP     NA
                                                                   Belum ada hasil
                                                                    pemeriksaan

                         Sumber : Bagian Organisasi Setda dan BPKD Kabupaten Wonogiri, 2020

                             Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

                      Kabupaten Wonogiri terdapat 2 indikator kinerja.

                             Untuk  indikator  kinerja  nomor  1  Hasil  Evaluasi  AKIP  Kabupaten,
                      berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

                      Birokrasi tanggal 30 Desember 2019 Nomor B/495/AA.05/2019 Hal Hasil Evaluasi
                      atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang diserahkan pada

                      tanggal 24 Februari 2020 di Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat BB

                      dengan  nilai  yang  meningkat  dibanding  Tahun  2018.  Pada  Tahun  2018  hasil
                      evaluasi AKIP  meraih  kategori  BB dengan nilai 70,43,  sedangkan  Tahun 2019

                      nilainya meningkat menjadi 73,07.
                             Tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 maka belanja program dan

                      kegiatan difokuskan untuk penanganan dampak dari Pandemi Covid-19, sehingga
                      dilakukan penyesuaian target-target pembangunan utama Tahun 2020 termasuk

                      merevisi target Nilai AKIP menjadi BB. Namun upaya untuk meningkatkan capaian

                      akuntabilitas kinerja tetap dilakukan semaksimalnya sesuai kemampuan. Langkah
                      perbaikan SAKIP yang dilakukan, antara lain :

                      ➢  Bupati  Wonogiri  berkomitmen  untuk  terus  diupayakan  integrasi  yang  baik
                          antara SIPPD, SIPKD, e-SAKIP dan pelaporan daerah lainnya melalui SIPD,

                          bahkan  Bupati  sendiri yang memimpin  rakor  pembenahan  integrasi  dengan

                          merapatkan barisan PD terkait.
                      ➢  Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, telah

                          diawali dengan menyusun draft cascading kinerja dengan menggunakan logic
                          model yang menggambarkan hubungan kausalitas antara tujuan dan sasaran

                          yang akan diwujudkan dari Visi dan Misi Bupati terpilih, sampai dengan tujuan

                          dan  sasaran  pada  Rancangan  Awal  Renstra  PD  agar  terjadi  keselarasan
                          antara perencanaan Kabupaten dengan perencanaan PD.

                      ➢  Pendampingan  Penyusunan  RPJMD  2021-2026  oleh  Tim  dari  Universitas
                          Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

                      ➢  Peningkatan kualitas laporan kinerja baik tingkat Pemda maupun PD melalui
                          Rakor  Penyusunan  LKjIP  dengan  berpedoman  pada  Permenpan  dan  RB

                                                                                                         24 |
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35