Page 34 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020

sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kompeten dan jumlah

yang memadai;
➢ Belum optimalnya komitmen bersama dari seluruh PD untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan daerah secara wajar dan transparan, karena untuk
mendapatkan dan mempertahankan Opini BPK predikat WTP merupakan

tugas dan kewenangan dari seluruh pemangku kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

➢ Kondisi yang terjadi saat ini bahwa tugas sebagai pengurus barang hanya

dipandang sebagai tugas tambahan oleh sebagian pihak, sehingga kurang
optimal dalam pengelolaan asset daerah. Padahal pengurus barang

merupakan tugas dan fungsi yang strategis dalam rangka penyusunan laporan
keuangan yang handal;

➢ Kompetensi dan jumlah SDM APIP masih kurang.
Upaya yang dilakukan untuk terus mempertahankan predikat WTP tersebut

antara lain adalah :

➢ Secara intensif melakukan pendampingan / asistensi, baik saat pelaksanaan
pemeriksaan oleh BPK RI maupun saat pemantauan dan pembahasan dalam

percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta

pendampingan / asistensi dalam penyusunan LKPD;
➢ Kegiatan reviu masih terus dilaksanakan, khususnya reviu terhadap rancangan

LKPD, reviu dokumen perencanaan yang meliputi Rancangan RKPD, RKA
Penetapan maupun Perubahan, reviu penyerapan anggaran dan pengadaan

barang jasa serta reviu DAK yang bertujuan agar dokumen-dokumen yang
dihasilkan akan lebih akuntabel;

➢ Dalam perumusan / penyusunan rencana pengawasan yang dituangkan

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah berbasis resiko;
➢ Penyusunan regulasi yang dibutuhkan dalam penyajian LKPD seperti

Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan, Peraturan Bupati tentang

Kebijakan Akuntansi;
➢ Sinkronisasi laporan keuangan PD;

➢ Koordinasi secara periodik untuk memastikan penyusunan laporan keuangan

melalui aplikasi berjalan dengan tertib;
➢ Monitoring dan evaluasi hasil input laporan keuangan secara periodik.

28 |