Page 33 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 33
LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020
Hal ini menjadi point penting yang harus terus diusahakan karena SAKIP PD akan
mendukung SAKIP Kabupaten. Untuk mengatasi hal tersebut, selama masa
Pandemi Covid-19 Rapat Koordinasi melalui webinar yang diselenggarakan
Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun dari UGM.
Selain itu terus dilakukan koordinasi SAKIP melalui online maupun offline dengan
seluruh PD agar dalam masa pandemi ini SAKIP bisa tetap berjalan dengan baik.
Indikator kinerja nomor 2 Opini BPK. Untuk pengukuran akuntabilitas
keuangan, berdasarkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten.
Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Sedangkan untuk Tahun
Anggaran 2020 sampai dengan laporan ini disusun dan dilaporkan, pemeriksaan
BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih dalam
proses, sehingga belum bisa disajikan hasil opininya. Berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK, LKPD Kabupaten Wonogiri mendapatkan Opini WTP sejak
Tahun 2015 s/d 2019 (5 tahun berturut-turut).
Capaian yang sudah diperoleh tersebut, tentunya harus terus
dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya dengan dukungan dan komitmen semua
pihak terutama peran PD yang membidangi keuangan dan asset, serta PD yang
membidangi APEP dan APIP, selain melakukan audit / pemeriksaan juga banyak
melaksanakan kegiatan pendampingan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi reviu maupun asistensi.
Keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari berbagai permasalahan
yang dihadapi yaitu :
➢ Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas sebagai PPK dan
Bendahara yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi. Hal
tersebut mempengaruhi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) berbasis akrual yang memerlukan pemahaman konsep
akuntansi yang cukup memadai;
➢ Pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan
menggunakan sistem aplikasi online yang terintegrasi, sehingga memerlukan
27 |
