Page 24 - LAKIP2021

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTASI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
RUMAH TAHANANAN NEGARA KELAS I DEPOK

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

esuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-
2024, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum
S dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang
harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Visi, misi, dan tujuannya adalah
sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi
Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh suatu

organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk :

a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi;
b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;

c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
yang terdapat dalam sebuah orgnisasi;

d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran

berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan
organisasinya;

e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan
organisasi;

f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan,
maka visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu :

19