Page 27 - LAKIP2021

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTASI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
RUMAH TAHANANAN NEGARA KELAS I DEPOK

b. Akuntabel
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
atau peraturan yang berlaku dan menjamin mencegah terjadinya

penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.
c. Sinergi

Komitmen untuk membangun koordinasi internal yang aktif dan produktif

dengan para pemangku kepentingan. Sinergi diwujudkan dengan perilaku
saling percaya dan menghormati, mengedepankan musyawarah,

kerjasama yang harmonis untuk menemukan dan melaksanakan solusi
yang terbaik.

d. Transparan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

e. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan
mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam

setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan

misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu dari satu sampai
dengan lima tahun. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk

mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem
pemasyarakatan;

b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis

kinerja;

22