Page 145 - KM PPKN-BS-KLS-IX

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain membuat
aturan yang memberi perhatian terhadap pelestarian tradisi, kearifan lokal,
dan budaya Indonesia. Sebagai contoh, di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara
terdapat Peraturan Daerah (Perda) tentang pelestarian dan perlindungan
Budaya Tempatan. Budaya Tempatan adalah sekumpulan adat budaya
Melayu yang berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sejak masa
pemerintahan kesultanan/kedatukan di Kabupaten Batu Bara. Dalam aturan
tersebut dijelaskan peran pemerintah daerah antara lain:
1. pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
2. standardisasi dan sertiikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai
kebutuhan dan tuntutan;

3. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan
pranata kebudayaan;

4. peningkatan kerja sama dengan lembaga kebudayaan; serta
5. intensiikasi koordinasi antarinstansi bidang kebudayaan di daerah.

Dalam peraturan tersebut disampaikan pula peran masyarakat antara lain:
1. pencatatan dan pendokumentasian;

2. pemutakhiran data;
3. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pelestarian dan
perlindungan budaya Tempatan;

4. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,
pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
5. pengembangan dan pemanfaatan objek pelestarian dan perlindungan
budaya Tempatan; dan/atau

6. pemberian penghargaan.
Keberadaan aturan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen dalam
menjaga salah satu tradisi, kearifan lokal dan budaya daerah. Coba tanyakan
kepada guru, orang tua, atau cari di internet, apakah ada peraturan daerah
yang mengatur tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah? Selain itu di tingkat
pemerintah pusat terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022
tentang “Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya”. Pada Peraturan
Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya

Bab 4 | Menjaga dan Melestarikan Tradisi, Kearifan Lokal, serta
131
Budaya dalam Masyarakat Global