Page 30 - KM PPKN-BS-KLS-IX

pengakuan terhadap hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan, serta tetap
berlandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan
bersama, memperjuangkan keadilan sosial (BPIP, 2019).
Sementara itu, Jimly Asshiddiqie (2011), Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (2003‒2008), menyatakan bahwa “Pancasila tidak dapat dipisahkan
dari UUD NRI Tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad
yang tidak terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan UUD NRI Tahun 1945
merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan UUD
NRI Tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan
satu dengan lainnya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan paparan Jimly Asshiddiqie (2011) setiap kebijakan perlu
merujuk pada Pancasila sebagai nilai utama. Dalam level kebijakan misalnya,
ketika masih ada ketimpangan akses di berbagai bidang, pemerintah
berupaya untuk mempercepat kesetaraan akses melalui berbagai kebijakan
pembangunan. Semua pasal yang ada di UUD NRI Tahun 1945 terinspirasi dari
Pancasila. Berikut ini sebagian contoh dalam UUD NRI Tahun 1945 di setiap
pasal secara jelas terinspirasi atau merujuk pada Pancasila.
1. Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa”, dan ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini sangat jelas
merujuk pada sila pertama.
2. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada pasal 34 ayat (2) berbunyi
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan”. Nilai kemanusiaan pada sila kedua sudah jelas
mengilhami pasal tersebut.

3. Pada pasal 31 ayat (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
Nampak terlihat bahwa pasal tersebut didasarkan pada semangat
persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga.

16 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX