Page 31 - KM PPKN-BS-KLS-IX

4. Pada pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan pasal 22E
ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Inspirasi dalam proses
pemilihan pemimpin di Indonesia merujuk pada sila keempat.
5. Pada pasal 33 ayat (4) disebutkan “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
k berk berk
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional”. Secara jelas bahwa pasal tersebut
terinspirasi dari sila kelima.

C. Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Setiap penduduk
dari Sabang sampai Merauke terdiri atas suku bangsa, agama dan kepercayaan,
bahasa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat
disatukan oleh sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Dengan Pancasila dan
semangat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia dapat dikelola
dengan baik sehingga mampu menciptakan kehidupan harmonis.

Pancasila merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan
kebinekaan. Kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk
dapat menjadi rumah besar bersama yang nyaman, indah, dan damai dalam
kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia menjadi penjaga
dan penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kedaulatan bangsa
Indonesia. Terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah
dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam
nilai-nilai Persatuan (BPIP, 2019). Hal tersebut merupakan kekuatan bangsa
ini.
Semangat penerapan nilai-nilai Pancasila memengaruhi pola hubungan
dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila dapat dijadikan
pedoman untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat yang
perbedaan. Sebagaimana Yudi Latif (2015) mengemukakan bahwa “Sila

Bab 1 | Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, BhinnekaTunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17