Page 112 - Buku Ekonomi Kelas X Baru

2) Melaksanakan penjaminan simpanan.

3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan partisipasi aktif dalam menjaga
stabilitas sistem perbankan.

4) Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal
yang tidak berdampak sistemik.

5) Melaksanakan penanggulangan bank-bank penting yang gagal secara sistemik.
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sebagai berikut:

1) Penetapan dan pemungutan premi.

2) Menghitung dan menagih iuran saat bank bergabung untuk pertama kalinya.
3) Pengelolaan aktiva dan pasiva LPS.

4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, rekening bank dan
laporan audit bank. asalkan tidak melanggar rahasia perbankan.

5) Pengumpulan, verifikasi dan/atau konfirmasi data.
6) Memutuskan syarat penagihan, prosedur dan syarat pembayaran.

7) Menunjuk, memberi wewenang dan/atau melibatkan pihak lain untuk bertindak

untuk kepentingan dan/atau atas nama LPS dan untuk melakukan tugas tertentu.
8) Komunikasi dengan bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.

9) Sanksi administratif.

C. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diatur dalam Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972. Di dalamnya dijelaskan bahwa

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan
kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun

dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada

masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Fungsi lembaga
keuangan bukan bank dalam perekonomian antara lain:

1. Memperluas kesempatan kerja.
2. Mendukung kegiatan usaha untuk meningkatkan produktivitas barang dan jasa.

Pada umumnya lembaga keuangan bukan bank menghimpun dana dengan
menerbitkan surat berharga dan sebagai perantara untuk mendukung kelancaran usaha.

84