Page 109 - Buku Ekonomi Kelas X Baru
P. 109
3) Obligasi pemerintah dan jaminan pemerintah
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi
5) Lisensi untuk beroperasi paling lama satu tahun
6) Surat berharga lainnya dengan jangka waktu satu tahun atau kurang
d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan klien.
e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada
bank lain, baik dengan menggunakan surat, saran telekomunikasi, maupun dengan
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan pihak ketiga
g. Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga
h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan orang lain berdasarkan kontrak
i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.
j. Melakukan usaha anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali amanat
k. Menawarkan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
l. Terlibat dalam kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh bank, tunduk pada Undang-
undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
m. Melakukan penyertaan modal yang diatur dalam perusahaan dibidang keuangan
seperti perdagangan valuta asing, perbankan atau leasing, modal ventura,
perusahaan efek, perusahaan asuransi, kliring dan lembaga penyimpanan dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
n. Penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat gagal kredit atau gagal bayar
berdasarkan prinsip syariah, dengan ketentuan bahwa penyertaan tersebut harus
dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
o. Bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun
yang berlaku sebagai pendiri dan pengelola dana pensiun.
Dalam menjalankan usahanya, bank umum silarang melakukan penyertaan modal,
melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang
diatur, kecuali diatur dengan undang-undang.
81
