Page 106 - Buku Ekonomi Kelas X Baru
P. 106

g)  Menetapkan  peraturan  tentang  tata  cara  pemilihan  direksi  resmi  pada

                                       lembaga jasa keuangan
                                    h)  Pembentukan  struktur  organisasi  dan  prasarana  serta  pengelolaan,

                                       pemeliharaan dan pengelolaan aktiva dan pasiva
                                    i)  Menetapkan  aturan  tentang  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan

                                       ketentuan peraturan perundang-undangana dibidang jasa keuangan.
                                         Untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  sektor  jasa  keuangan,

                                   wewenang OJK yaitu sebagai berikut:

                                   a)  Menetapkan kebijakan operasional pemantauan kegiatan jasa keuangan
                                   b)  Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan manajer

                                   c)  Pengawasan,  penyelidikan,  penyidikan,  perlindungan  konsumen,  dan
                                       tindakan  lain  untuk  mendukung  kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana

                                       dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lembaga jasa keuangan,
                                       afiliasi dan atau sektor jasa keuangan

                                   d)  Memberikan  perintah  tertulis  kepada  lembaga  jasa  keuangan  dan  atau

                                       pihak tertentu
                                   e)  Pengangkatan direktur hukum

                                   f)  Menunjukkan penggunaan personel hukum

                                   g)  Menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melanggar
                                       peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

                                   h)  Memberikan dan atau mecabut:
                                        (1) Izin usaha

                                        (2) Izin dari perorangan
                                        (3) Keabsahan pernyataan pendaftaran

                                        (4) Sertifikat pendaftaran

                                        (5) Izin untuk melakukan bisnis
                                        (6) Pengesahan

                                        (7) Persetujuan dan keputusan pembubaran
                                        (8) Ketentuan lainnya

                                  Sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  disektor  jasa
                                  keuangan.




                                                                                                              78
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111