Page 105 - Buku Ekonomi Kelas X Baru
P. 105

a)  Pendirian  bank,  pembukaan  cabang  bank,  piagam,  rencana  kerja,

                                       kepemilikan,  kepengurusan  dan  sumber  daya  manusia,  merger,
                                       konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

                                    b)  Operasi  perbankan,  termasuk  sumber  dana,  penyediaan  dana,  produk
                                       hibridasi dan aktivitas layanan.

                               2)  Dalam  rangka  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kesehatan  bank,
                                   wewenang OJK sebagai berikut:

                                    a)  Likuiditas,  profitabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio  modal

                                       minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap simpanan,
                                       cadangan bank

                                    b)  Laporan bank tentang kesehatan dan kinerja bank
                                    c)  Sistem informasi debitur

                                    d)  Peringkat kredit
                                    e)  Peraturan akuntansi bank

                               3)  Dalam  rangka  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  aspek  kehati-hatian

                                   bank, wewenang OJK sebagai berikut:
                                    a)  Manajemen resiko

                                    b)  Manajemen bank

                                    c)  Memahami nasabah dan prinsip anti pencucian uang.
                                    d)  Pencegahan pendanaan teroris dan kejahatan perbankan

                               4)  Pemeriksaan bank
                                       Untuk  melaksanakan  tugasnya  mengatur  sektor  jasa  keuangan,  OJK

                                   diberi wewenang sebagai berikut:
                                    a)  Memutuskan ketentuan pelaksanaan undang-undang ini

                                    b)  Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan

                                    c)  Penetapan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
                                    d)  Menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan

                                    e)  Menetapkan  kebijakan  mengenai  pelakasanaan  tugas  Otoritas  Jasa
                                       Keuangan

                                    f)  Menetapkan aturan tentang tata cara konfirmasi perintah tertulis kepada
                                       lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu




                                                                                                              77
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110