Page 122 - Buku Ekonomi Kelas X Baru
P. 122

1.  Bank Sirkulasi, yakni sebagai pemegang atas hal tunggal alat pembaaran berupa uang

                          kertas dan uang logam.
                      2.  Banker’s  Bank, merupakan bankir dari bank-bank yang terdapat  di  Indeonsia, yang

                          memiliki kedudukan sebagai sumber dana bagi perbankan lainnya.
                      3.  Lender of Last Resort, pemberi pinjaman tingkat akhir kepada bank-bank lain terutama

                          dalam bentuk kredit likuiditas darurat.
                      4.  Pelaksana Kebijakan Moneter, dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan berbagai

                          macam  kebijakan  diantaranya  yaitu:  cash  rasio,  open  market  operation,  kebijakan

                          diskonto serta pengawasan kredit selektif.
                      5.  Penjaga  Posisi  Likuiditas  Negara,  yakni  menjaga  likuiditas  negara  dalam  hal  ini

                          mengatur neraca pembayaran negara.


                      Tugas dan wewenang Bank Indonesia (Rizky et al. 2021), adalah sebagai berikut:
                      1.  Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

                          a.  Menetapkan mengenai sasaran moneter dengan memfokuskan perhatiannya pada

                             laju inflasi
                          b.  Menetapkan suku bunga (BI rate), antara lain: 1) melakukan operasi pasar terbuka

                             baik  mata  uang  rupiah  maupun  mata  uang  asing,  2)  menetapkan  tingkat  bunga

                             diskonto, 3) menetapkan cadangan wajib minimum perbankan, dan 4) mengatur
                             pembiayaan serta kredit berdasar pada prinsip syariah.

                          c.  Memberikan  kredit  maupun  pembiayaan  dengan  menggunakan  prinsip  syariah
                             dalam jangka waktu 90 hari, terutama pada perbankan yang mengalami kesulitan

                             pendanaan dalam jangka pendek.
                          d.  Memberikan  fasilitas  pembiayaan  darurat  dimana  pendanaannya  dibebankan

                             kepada  pemerintah  atau  APBN  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri,

                             terutama pada bank yang mengalami kesulitan dan berpotensi menyebabkan krisis
                             dan membahayakan sistem keungan.

                          e.  Melaksanakan kebijakan berupa kebijakan nilai tukar rupiah dengan negara lain
                             begitu pula sebaliknya berdasarkan ketetapan yang berlaku.

                          f.  Mengelola  cadangan  devisi  negara  yakni  dengan  melaksanakan  transaksi  devisa
                             atau dapat menerima pinjaman dari negara lain.




                                                                                                              94
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127