Page 20 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk

melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
masyarakat mengembangkan kemampuandan kreativitasnya demi mencapai

kemajuan bersama.. Fungsi primer dibedakan menjadi fungsi pelayanan dan fungsi

pengaturan.
b. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang

pemberdayaan maupun di bidang pembangunan masyarakat secara keseluruhan.
Maksudnya ialah semakin meningkat taraf hidup masyarakatnya, maka semakin

meningkat pula bargaining position, akan tetapi, semakin integrative
masyarakatnya, tentu hal ini akan mengurangi fungsi pemerintahnya. Fungsi

sekunder dibedakan menjadi dua fungsi pemerintah yaitu fungsi pembangunan dan

fungsi pemberdayaan (Sari, 2022).

2. Kedudukan Pemerintah Negara Indonesia

Kedudukan pemerintah negara Indonesia merupakan bagian integral dari sistem
ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemerintah,

yang dalam hal ini mengacu pada eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, memegang
peranan penting dalam pelaksanaan kekuasaan negara, pengambilan keputusan

kebijakan publik, serta pengelolaan berbagai aspek kehidupan nasional. Kedudukan

pemerintah ini mencakup fungsi eksekutif, hubungan dengan lembaga legislatif dan
yudikatif, serta implementasinya dalam konteks otonomi daerah dan sistem

presidensial.

E. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

1. Hak Warga Negara Menurut UUD 1945

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita
terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak

boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.Dalam hal kewarganegaraan,

hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak,
jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya (Nafilah, 2020). Hak

adalah hal-hal yang harus diterima orang secara langsung atau tidak langsung.
Dimulai hak-hak yang paling dasar, seperti hak untuk hidup layak, hak untuk

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 14