Page 17 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 17
negara tempat kelahiran yang dibelakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yakni asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua asas
utama yang digunakan, yaitu Asas Ius Sanguinis yang menentukan status
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau garis darah dan Asas Ius Soli
menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
C. Status Warga Negara dalam Negara Republik Indonesia
Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945), menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Hal
tersebut memberikan arahan bahwa kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia
yang bersifat universal (Rofiq & Suprapti, 2023). Status kewarganegaraan merujuk
pada kondisi seseorang terkait dengan kewarganegaraan yang dimilikinya. Berikut ini
adalah macam-macam status kewarganegaraan:
1. Kewarganegaraan tunggal yakni, seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan.
2. Bipatride yakni, seseorang memiliki dua kewarganegaraan.
3. Multipatride yakni, seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.
4. Apatride yakni, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.
Secara garis besar Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal bagi setiap
orang untuk mengantisipasi kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan.
Namun, terdapat pengecualian khusus untuk anak-anak hasil perkawinan campuran
antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing, di mana mereka
diizinkan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai mencapai usia tertentu,
yakni hingga 18 tahun atau sampai menikah. Setelah itu, mereka harus memilih salah
satu kewarganegaraan.
BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 11
