Page 12 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

Kewargaan Negara, sedangkan materinya sebagai berikut: (a) untuk jenjang SD,

pelajaran sejarah Indonesia, civics, dan ilmu bumi; (b) untuk jenjang SMP, program
ini mengidentikkan civics dengan pendidikan kewargaan negara yang isinya 30%

sejarah kebangsaan, 30% kejadian setelah Indonesia merdeka dan 40% UUD; dan

(c) jenjang SMA, bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari UUD 1945.
4) Pendidikan Moral Pancasila (Tahun 1975). Pada tahun 1975, pendidikan kewargaan

negara diganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau biasa disingkat dengan

sebutan PMP. Mata pelajaran ini berisikan pembahasan tentang persoalan moral
bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta membahas

tentang pancasila yang mengkaji sila-sila pancasila.
5) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (Tahun 1994). Dari Pendidikan Moral

Pancasila tahun 1975 berkembang menjadi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

atau biasa disingkat dengan sebutan PPKn.
6) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003). Perkembangan istilah

selanjutnya terjadi pada tahun 2003, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka istilah Pendidikan Pancasila
Kewarganegaraan (PPKn) diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau

disingkat dengan sebutan PKn. Nama ini dipakai hingga saat ini dan belum ada
perubahan.

G. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Generasi Bangsa

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki urgensi yang sangat besar bagi
generasi bangsa, terutama dalam era modern seperti sekarang. Adapun urgensi

pendidikan kewarganegaraan antara lain:

1. Meningkatkan semangat nasionalisme Untuk mempelajari materi
Hakikat Pendidikan dan
2. Membangun jiwa kebangsaan Kewarganegaraaan yang

3. Mengembangkan sikap toleransi dan inklusivitas lebih lengkap lagi. Scan QR
code di bawah:
4. Menyiapkan generasi muda untuk era globalisasi
5. Memenuhi peran sebagaiaset bangsa

6. Implementasi dalam konteks nyata

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 6