Page 10 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah

melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan
mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam

percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan

kepribadiannya.

D. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan dipenuhi oleh beberapa undang-

undang dan regulasi yang relevan. Berikut adalah detail landasan hukum tersebut:
1) UUD 1945

a. Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat, yang memuat

cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya.
b. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
c. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pembelaaan negara “.
d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran.

2) Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara.
3) Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan

keamanan Negara Republik Indonesia (UU No. 1 tahun 1988) dalam pasal 18 (a)

dan 19 (2).
Dengan demikian, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia

terintegrasi antara prinsip-prinsip konstitusi, undang-undang terkini, dan instruksi

resmi departemen pendidikan nasional. Semua elemen ini bertujuan untuk membentuk
generasi bangsa yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis,

berkeadaban, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 4