Page 11 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 11
E. Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki peranan penting dalam
membentuk karakter dan nilai-nilai dasar bagi warga negara. Adapun nilai-nilai dasar
dalam pendidikan kewarganegaraan, antara lain:
1. Iman dan Taqwa: Menghargai nilai-nilai agama sebagai dasar moral.
2. Budi Pekerti Luhur: Mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab sosial.
3. Kesadaran Hukum: Menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4. Kepedulian Sosial: Memiliki rasa empati terhadap sesama dan lingkungan.
Berikut implementasi nilai-nilai dasar pendidikan kewarganegaraan dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu nilai religius ketika seseorang taat pada ajaran agama dan
toleransi antarumat beragama, bertingkah laku jujur dengan menjadi individu yang
dapat dipercaya, dan disiplin berupa mematuhi aturan dan norma yang berlaku di
masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai dasar di atas dapat diketahui bahwa pendidikan
kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran akademis, tetapi juga
sebagai upaya untuk membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai
luhur Pancasila. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, diharapkan
siswa dapat menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi
positif bagi masyarakat.
F. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
Di Indonesia pelajaran civics dikenal dengan mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan yang disingkat menjadi PKn. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di
Indonesia secara umum bisa dilihat dari nama mata pelajarannya yang selalu berubah-
ubah. Taniredja (dalam Noviana & Munjiatun, 2019) menjelaskan bahwa istilah-istilah
yang pernah ada dalam kurikulum sekolah di Indonesia yang ada hubungannya dengan
istilah dan atau definisi civics antara lain:
1) Kewarganegaraan (Tahun 1957) yang isi pelajarannya membahas cara memperoleh
dan kehilangan kewarganegaraan.
2) Civics (Tahun 1961) yang isinya lebih banyak membahas tentang sejarah
kebangkitan nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama
diarahkan untuk “nation and character building".
3) Pendidikan Kewargaan Negara (Tahun 1968), sebagaimana yang terdapat dalam
kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1968, istilah yang digunakan adalah Pendidikan
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 5