Page 21 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 21
memilih keyakinannya, hak untuk menentukan nasibnya. Semua warga negara
dapat menggunakan haknya jika dia terlebih dahulu memenuhi kewajibannya
sebanyak mungkin.
2. Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena itu adalah tanggung
jawab kita. Jika tidak, hukuman atau konsekuensi akan diterapkan (Farahdiba et al.,
2021). Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan
dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang memiliki kewajiban tergantung pada
situasi dan kemampuan mereka. Misalnya dalam kehidupan seorang siswa, siswa
berkewajiban untuk sekolah dan mengerjakan tugas serta mematuhi peraturan
yang ada di sekolah yang berlaku. Kewajiban yang harus dipenuhi warga negara
Indonesia diatur oleh Undang-Undang 1945 yang diantaranya diatur dalam pasal
27 ayat (1) dan (2) yang membahas pentingnya warga negara menjunjung hokum
dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan. Lalu pada pasal 28J ayat 1
yang berisikan tentang kewajiban warga negara dalam menghormati hak asasi
manusia. Kemudian, pasal 30 ayat 1 yang membahas tentang kewajiban warga
negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal
31 ayat 2 berisikan kewajiban warga negara dalam mengenyam pendidikan dasar.
F. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak asasi manusia di Indonesia telah mendapat jaminan dari negara, namun dalam
pelaksanaannya masih mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus
berkembang, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM juga meningkat,
baik intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun
warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:
Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian,
sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua, perlu
pedoman pelaksanaan. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara
mengerti apa yang harus dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai
tujuan tersebut. Ketiga, perlunya ada lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan
Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang
BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 15