Page 21 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 21

memilih  keyakinannya,  hak  untuk  menentukan  nasibnya.  Semua  warga  negara

                   dapat  menggunakan  haknya  jika  dia  terlebih  dahulu  memenuhi  kewajibannya
                   sebanyak mungkin.



                   2.  Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
                       Kewajiban  adalah  sesuatu  yang  harus  dilakukan  karena  itu  adalah  tanggung

                   jawab kita. Jika tidak, hukuman atau konsekuensi akan diterapkan (Farahdiba et al.,

                   2021).  Kewajiban  merupakan  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  atau  dikerjakan
                   dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang memiliki kewajiban tergantung pada

                   situasi dan kemampuan mereka. Misalnya dalam kehidupan seorang siswa, siswa
                   berkewajiban  untuk  sekolah  dan  mengerjakan  tugas  serta  mematuhi  peraturan

                   yang ada  di  sekolah yang berlaku. Kewajiban yang harus  dipenuhi  warga  negara

                   Indonesia diatur oleh Undang-Undang 1945 yang diantaranya diatur dalam pasal
                   27 ayat (1) dan (2) yang membahas pentingnya warga negara menjunjung hokum

                   dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan. Lalu pada pasal 28J ayat 1

                   yang  berisikan  tentang  kewajiban  warga  negara  dalam  menghormati  hak  asasi
                   manusia.  Kemudian,  pasal  30  ayat  1  yang  membahas  tentang  kewajiban  warga

                   negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal
                   31 ayat 2 berisikan kewajiban warga negara dalam mengenyam pendidikan dasar.



               F.  Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
                   Hak asasi manusia di Indonesia telah mendapat jaminan dari negara, namun dalam

               pelaksanaannya  masih  mengalami  pasang  surut.  Wacana  hak  asasi  manusia  terus

               berkembang,  akan  tetapi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  HAM  juga  meningkat,
               baik  intensitas  maupun  ragamnya.  Pelanggaran  itu  dilakukan  oleh  negara  maupun

               warga  negara,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri.  Ada  beberapa  hal  yang

               perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  sebagai  berikut:
               Pertama,  Pancasila  perlu  dimengerti  secara  tepat  dan  benar  baik  dari  pengertian,

               sejarah,  konsep,  prinsip  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya.  Kedua,  perlu

               pedoman pelaksanaan. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara
               mengerti apa yang harus dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai

               tujuan tersebut. Ketiga, perlunya ada lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan
               Pancasila.  Lembaga  ini  bertugas  antara  lain  memfasilitasi  aktivitas-aktivitas  yang



                                                               BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 15
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26