Page 54 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

negara mendapatkan hak asasi manusia yang sama dan tidak ada berbedaan satu sama

lainnya. Menurut Winarno (2007) pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia telah
diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, alinea keempat,

batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-

undangan.
Indonesia membuat undang-undang mengenai hak asasi manusia dan mengadakan

penegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia

tersebut. Kelembagaan yang dibentuk oleh Indonesia dalam menangani masalah yang
berkaitan dengan penegakkan hak asasi manusia antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (Komnas HAM), Komisi perlindungan anak dan wanita, Pengadilan Hak Asasi
Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pembentukan kelembagaan merupakan bentuk keseriusan yang ingin dituju oleh

negara Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
Salah satu bukti negara Indonesia benar-benar ingin menegakkan hak asasi manusia

bukan hanya di negaranya sendiri, melainkan di dunia adalah Indonesia turut serta

dalam menjaga perdamaian abadi dan keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan
ketertiban dunia yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea

Keempat. Selain itu untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang benar-
benar memiliki komitmen dalam menegakkan hak asasi manusia baik di negaranya

sendiri maupun di dunia, Indonesia selalu ikut dalam konvensi Internasional yang

berhubungan dengan hak asasi manusia. Ini bisa menjadi bukti keseriusan Indonesia
dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak

asasi manusia yang sesuai dan jelas.

Untuk mempelajari lebih lanjut

tentang materi Hak Asasi
Manusia, silahkan Scan QR code

di samping:

BAB 6 HAK ASASI MANUSIA | 48