Page 57 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 57

BAB 7

                         NEGARA DAN HUKUM















                                         Sumber: https://sl.bing.net/dRnhUyLjgKO


               A.  Hakikat dan Unsur-Unsur Negara
                   Menurut Harold J. Laski (Kaelan, 2016) negara adalah kumpulan masyarakat yang

               disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Dari pernyataan di atas kita dapat ketahui

               bahwa  negara  itu  ada  karena  adanya  masyarakat  atau  warga  negara.  Bisa  dikatakan
               bahwa  warga  negara  termasuk  kedalam  unsur  yang  harus  ada  dan  wajib  ada,

               bayangkan saja jika suatu negara tidak memiliki warga negara, maka siapa yang akan

               menjadi  pelaku  dalam  negara  tersebut.  Itulah  mengapa  ditegaskan  bahwa  negara  itu
               terbentuk karena adanya penyatuan dari warga negara yang memiliki tujuan bersama

               dan bersama-sama pula dalam mencapainya.

                   Rusnila  (2016)  menyatakan  bahwa  tujuan  negara  dapat  disederhanakan  menjadi
               dua  hal  pokok,  yaitu  keamanan  dan  keselamatan  (security  and  safety)  serta

               kesejahteraan  dan  kemakmuran  (walfere  and  prospwrity).  Menurut  Rousseau  (dalam

               Usman,  2015)  fungsi  utama  sebuah  negara  yang  paling  menonjol  adalah  fungsi
               melaksanakan  pemerintahan  atau  melaksanakan  undang-undang.  Dari  pernyataan  ini

               kita menjadi tahu bahwa selain memiliki tujuan, ternyata negara juga memiliki berbagai

               fungsi.  Dari  sini  kita  bisa  mengetahui  bahwa  negara  ini  hadir  dengan  struktur  yang
               sangat  lengkap  dan  konkret.    Berdasarkan  konvensi  Montevideo  dalam  Taniredja

               (2013) menyampaikan bahwa suatu negara harus memiliki unsur-unsur berupa rakyat,
               wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.




                                                                            BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 51
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62