Page 60 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 60
Selanjutnya, tujuan hukum menurut Yusuf (2015) adalah untuk menciptakan
kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses-proses
kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Lebih lanjut Suhardin (2009) menyatakan
bahwa hukum menurut teori etis bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan
keadilan. Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa kehadiran hukum sejatinya
akan membawa sebuah perubahan besar yang positif bagi negara yang warga
negaranya dengan patuh dan taat menjalankan hukum sesuai porsi dan kewajibannya.
Mengapa bisa dikatakan demikian, bahwa sebuah negara yang warga negaranya
mematuhi dan mentaati aturan akan menjadi sebuah negara yang memujudkan
keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari sebuah negara. Selanjutnya hal yang sama
juga disampaikan oleh J. F. Glastra van Loon (dalam Yusuf, 2015) yang menyatakan
bahwa fungsi hukum pada pokoknya adalah penertiban (penataan) masyarakat,
pengaturan pergaulan hidup (interrelasi dan interaksi antarmanusia), serta
penyelesaian pertikaian.
D. Penegakan Hukum di Indonesia
Menurut Sudarto (Maruapey, 2017) penegakan hukum adalah perhatian dan
penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh
terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Penegakkan
negara hukum itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
ataupun rakyat dalam menjalankan dan mematuhi isi dari hukum tersebut. Roihanah
(2015) menyatakan bahwa pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk
mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum.
Silahkan perhatikan video berikut tentang Indonesia sebagai negara hukum!
Sumber:
https://youtu.be/dyy9ScEZ
OUI?si=cuiTWLEHhOctiffk
BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 54
