Page 58 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

B. Pelaksanaan Negara Hukum

Negara hukum atau dalam istilah lain adalah “Rechtsstaat atau Rule of law” yang
bersumber dari pengalaman pelaksanaan demokrasi konstitusional di benua Eropa

pada abab ke-19 dan ke-20. Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Berikut ini merupakan ciri-ciri
negara hukum, yaitu: (a) adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan

atas kedaulatan rakyat; (b) bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang- undangan; (c)
adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (d) adanya pembagian

kekuasaan dalam negara; (e) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
(rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut

benar- benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; (f) adanya

peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta
mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;

dan (g) adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata

sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.
Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi

(supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supermasi hukum tidak boleh
mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Apabila

Negara berdasar atas hukum, pemerintahan negara harus berjalan berdasarkan suatu

konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi dalam negara
hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan konstitusionalisme, yaitu adanya

pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Menurut Arief

Sidharta (2012), unsur dan asas negara hukum itu meliputi:
1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar

dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).

2. Berlakunya asas kepastian hukum.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law).

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama

untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-
tindakan pemerintahan.

5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.

BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 52