Page 59 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

C. Hakikat Hukum

Jumadi (2016) menyatakan bahwa istilah hukum sendiri sebenarnya berasal dari
bahasa arab “hukm”, yang kemudian telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi

hukum, termasuk juga istilah “keadilan” dan “kemanfaatan“ sebagai tujuan hukum.

Dalam bahasa arab, “hukm” memiliki arti keadilan dan kemanfaatan. Namun di
Indonesia, keadilan dan kemanfaatan digunakan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Pada dasarnya hukum yang ada di Indonesia pada saat ini adalah untuk menciptakan

rasa keadilan yang sama kepada setiap individu warga negara Indonesia tanpa
membedakan status ras, suku, agama, maupun budayanya. Yang mana hukum yang

diciptakan oleh Indonesia juga bertujuan untuk menghadirkan manfaat yang besar bagi
bangsa Indonesia.

Hoesein (2012) menyatakan bahwa secara sosiologis, hukum merupakan refleksi

dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut Austin (dalam Hoesein, 2012)

menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan perintah penguasa atau perintah dari

pemegang kekuasaan (kedaulatan) untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pernyataan
di atas dapat menjelaskan bahwa kehadiran hukum bukan datang begitu saja tanpa

sebab dan akibat yang jelas, namun hukum datang dan dibuat adalah untuk mengatur
sesuatu yang dianggap perlu untuk keberlangsungan sebuah negara agar tetap berjalan

dengan baik dan struktural sebagaimana fungsionalnya. Di Indonesia, sebuah hukum

dibuat dengan sangat baik dan dengan proses yang sangat panjang serta persetujuan
dan pengesahan yang jelas sebelum hukum tersebut diberlakukan kepada setiap warga

negara.

Gambar 7.1. Sidang DPR Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
Sumber: https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022083010361068/pemerintah-dan-badan-legislasi-dpr-ri-
gelar-rapat-panja-penyusunan-prolegnas-prioritas-2023

BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 53