Page 177 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

pemerintahnya tidak berdaulat maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara

karena negara yang pemerintahnya tidak berdaulat akan terombang-ambing dengan
segala bentuk intervensi dari pihak luar yang mungkin saja dapat membahayakan

negara tersebut.

B. Pelaksanaan Negara Hukum

Negara hukum atau dalam istilah lain adalah “Rechtsstaat atau Rule of law” yang

bersumber dari pengalaman pelaksanaan demokrasi konstitusional di benua Eropa
pada abab ke-19 dan ke-20. Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara yang berdasar atas
hukum, maka negara termasuk didalamnya adalah pemerintah dan lembaga-lembaga

lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Pelaksanaan

tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan
menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supermasi hukum) dan

bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hokum merupakan ciri dari negara

hukum.
Berikut ini merupakan ciri-ciri negara hukum, yaitu: (a) adanya suatu sistem

pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; (b) bahwa pemerintah
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau

peraturan perundang- undangan; (c) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia

(warga negara); (d) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (e) adanya
pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri,

dalam arti lembaga peradilan tersebut benar- benar tidak memihak dan tidak berada di

bawah pengaruh eksekutif; (f) adanya peran yang nyata dari anggota-anggota
masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan

pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (g) adanya sistem

perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang
diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi

(supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supermasi hukum tidak boleh
mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Apabila

Negara berdasar atas hukum, pemerintahan negara harus berjalan berdasarkan suatu
konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi dalam negara

BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 163