Page 182 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

pendapat ahli di atas adalah hukum dapat menyelesaikan suatu konflik atau

pertentangan dalam negara. Mengapa demikian, ini semua dikarenakan di dalam hukum
sudah ada aturan atau tata cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun

konflik yang terjadi, dengan adanya hukum maka permasalahan yang terjadi akan

mudah diselesaikan dengan mengikuti tahap-tahap yang sudah tercantum di dalam
hukum sesuai dengan kesepakatannya.

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh J.F. Glastra van Loon (dalam Yusuf,

2015) yang menyatakan bahwa fungsi hukum pada pokoknya adalah:
1. Penertiban (penataan) masyarakat, pengaturan pergaulan hidup (interrelasi dan

interaksi antarmanusia)
Fungsi yang pertama dapat kita ketahui bahwa hukum berguna bagi suatu negara,

karena seperti yang disampaikan di atas bahwa hukum dapat digunakan sebagai

instrument dalam melakukan penertiban ataupun penataan masyarakat. Semua itu
dikarenakan hukum digunakan sebagai pedoman dan landasan bagi setiap

masyarakat untuk tertib dan teratur. Hukum juga berfungsi sebagai pengatur setiap

pergaulan hidup antar warga negara, warga negara dan negara dan atau dengan
warga dunia.

2. Penyelesaian pertikaian
Fungsi yang kedua yang dinyatakan oleh J.F. Glastra van Loon, kita dapat

mengetahui bahwa hukum dapat menyelesaikan suatu konflik atau pertikaian antar

warga negara di dalam negara atau warga negara dengan pemerintah/ negara.
Mengapa demikian, karena dalam rumusan hukum sudah ada aturan atau tata cara

dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun konflik yang terjadi. Dengan

adanya hukum, maka permasalahan yang terjadi akan dengan mudah diselesaikan
dengan mengikuti tahap-tahap yang sudah tercantum di dalam hukum sesuai

dengan kesepakatannya. Dengan hukum ,maka segala permasalahan akan dengan

mudah diselesaikan, karena hukum akan menuntun untuk menyelesaikan
permasalahan atau konflik.

D. Penegakan Hukum di Indonesia
Menurut Sudarto (Maruapey, 2017) penegakan hukum adalah perhatian dan

penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh
terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Penegakkan

BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 168