Page 185 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,
kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

RANGKUMAN

Negara ada karena adanya masyarakat atau warga negara. Jadi, negara bisa

dikatakan sebagai simbol berkumpulnya masyarakat ataupun warga negara. Ketika ada

masyarakat yang disatukan untuk kepentingan yang merujuk kepada kepentingan
Bersama, maka akan terbentuklah sebuah negara. Pada dasarnya negara tidak akan

terbentuk jika tidak terpenuhi unsur-unsur negara. Jadi akan terbentuk sebuah negara
jika salah satunya juga telah memenuhi dari sekian banyak unsur yang mana unsur

tersebut adalah warga negara. Namun, disini bukan hanya sekedar warga negara saja,

melainkan haruslah warga negara yang memiliki tujuan yang sama dan sejalan untuk
kepentingan bersama dan bukan kepentingan kelompok. Bisa dikatakan bahwa warga

negara termasuk kedalam unsur yang harus ada dan wajib adanya.

Kehadiran hukum bukan datang begitu saja tanpa sebab dan akibat yang jelas.
Namun hukum datang dan dibuat adalah untuk mengatur sesuatu yang dianggap perlu

untuk keberlangsungan sebuah negara agar tetap berjalan dengan baik dan struktural

sebagaimana fungsinya. Di Indonesia, sebuah hukum dibuat dengan sangat baik dan
dengan proses yang sangat panjang dan dengan persetujuan dan pengesahan yang jelas

sebelum hukum tersebut diberlakukan kepada setiap warga negara. Negara Indonesia

dalam membuat sebuah hukum itu berdasarkan dan berlandaskan dari tata nilai yang
diyakini oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai suatu pranata dalam menjalankan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sejatinya akan membawa sebuah

perubahan besar yang positif bagi negara yang warga negaranya dengan patuh dan taat
menjalankan hukum sesuai porsi dan kewajibannya. Hukum itu bertujuan untuk

menciptakan kondisi masyarakat atau warga negara yang manusiawi dan
memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar.

BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 171