Page 10 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 10
a. Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat, yang memuat
cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya.
b. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
c. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaaan negara “.
d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran.
2) Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara.
3) Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan
keamanan Negara Republik Indonesia (UU No. 1 tahun 1988) dalam pasal 18 (a)
dan 19 (2).
Dengan demikian, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia
terintegrasi antara prinsip-prinsip konstitusi, undang-undang terkini, dan instruksi
resmi departemen pendidikan nasional. Semua elemen ini bertujuan untuk membentuk
generasi bangsa yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis,
berkeadaban, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.
E. Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki peranan penting dalam
membentuk karakter dan nilai-nilai dasar bagi warga negara. Adapun nilai-nilai dasar
dalam pendidikan kewarganegaraan, antara lain:
1. Iman dan Taqwa: Menghargai nilai-nilai agama sebagai dasar moral.
2. Budi Pekerti Luhur: Mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab sosial.
3. Kesadaran Hukum: Menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4. Kepedulian Sosial: Memiliki rasa empati terhadap sesama dan lingkungan.
Berikut implementasi nilai-nilai dasar pendidikan kewarganegaraan dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu nilai religius ketika seseorang taat pada ajaran agama dan
toleransi antarumat beragama, bertingkah laku jujur dengan menjadi individu yang
dapat dipercaya, dan disiplin berupa mematuhi aturan dan norma yang berlaku di
masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai dasar di atas dapat diketahui bahwa pendidikan
kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran akademis, tetapi juga
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 4