Page 11 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 11

sebagai  upaya  untuk  membentuk  karakter  bangsa  yang  kuat  berdasarkan  nilai-nilai

               luhur  Pancasila.  Dengan  memahami  dan  menginternalisasi  nilai-nilai  ini,  diharapkan
               siswa  dapat  menjadi  warga  negara  yang  aktif,  bertanggung  jawab,  dan  berkontribusi

               positif bagi masyarakat.


               F.  Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

                   Di  Indonesia  pelajaran  civics  dikenal  dengan  mata  pelajaran  pendidikan

               kewarganegaraan yang disingkat menjadi PKn. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di
               Indonesia secara umum bisa dilihat dari nama mata pelajarannya yang selalu berubah-

               ubah. Taniredja (dalam Noviana & Munjiatun, 2019) menjelaskan bahwa istilah-istilah
               yang pernah ada dalam kurikulum sekolah di Indonesia yang ada hubungannya dengan

               istilah dan atau definisi civics antara lain:

               1)  Kewarganegaraan (Tahun 1957) yang isi pelajarannya membahas cara memperoleh
                   dan kehilangan kewarganegaraan.

               2)  Civics  (Tahun  1961)  yang  isinya  lebih  banyak  membahas  tentang  sejarah

                   kebangkitan  nasional,  UUD,  pidato-pidato  politik  kenegaraan,  yang  terutama
                   diarahkan untuk “nation and character building".

               3)  Pendidikan  Kewargaan  Negara  (Tahun  1968),  sebagaimana  yang  terdapat  dalam
                   kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1968, istilah yang digunakan adalah Pendidikan

                   Kewargaan  Negara,  sedangkan  materinya  sebagai  berikut:  (a)  untuk  jenjang  SD,

                   pelajaran sejarah Indonesia, civics, dan ilmu bumi; (b) untuk jenjang SMP, program
                   ini  mengidentikkan  civics  dengan  pendidikan  kewargaan  negara  yang  isinya  30%

                   sejarah kebangsaan, 30% kejadian setelah Indonesia merdeka dan 40% UUD; dan

                   (c) jenjang SMA, bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari UUD 1945.
               4)  Pendidikan Moral Pancasila (Tahun 1975). Pada tahun 1975, pendidikan kewargaan

                   negara  diganti  menjadi  Pendidikan  Moral  Pancasila  atau  biasa  disingkat  dengan

                   sebutan  PMP.  Mata  pelajaran  ini  berisikan  pembahasan  tentang  persoalan  moral
                   bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta membahas

                   tentang pancasila yang mengkaji sila-sila pancasila.

               5)  Pendidikan  Pancasila  Kewarganegaraan  (Tahun  1994).  Dari  Pendidikan  Moral
                   Pancasila tahun 1975 berkembang menjadi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

                   atau biasa disingkat dengan sebutan PPKn.
               6)  Pendidikan  Kewarganegaraan  (UU  No.  20  Tahun  2003).  Perkembangan  istilah



                                                         BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 5
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16