Page 9 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

C. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Akbal (dalam Nurhafsah & Dewi, 2021) Pendidikan kewarganegaraan
memiliki visi Pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan

menumbuhkembangkan kecerdasan Warga Negara untuk pembangunan demokrasi

yang menjadi mempersyaratkan terciptanya kebudayaan kewarganegaraan atau budaya
masyarakat yang menjadi penentu petumbuhan negara demokrasi. Bertolak dengan

visinya tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengembankan misi

mutidimensional, sebagai berikut: 1) misi menumbuhkembangkan kemampuan peserta
didik; 2) misi mempersiapkan peserta didik untuk hidup nyaman dalam berkehidupan

kemasyarakatan; 3) misi untuk membentuk budaya kewarganegaraan sebagai ibadah
sdan berprinsip kehidupan demokrasi.

Menurut (Adi & Dewi, 2021) visi mata pelajaran PKN adalah pengakuan mata

pelajaran yang berkapasitas sebagaimetode untuk mendorong pribadi masyarakat
(perakitan negara dan karakter) dan melibatkan warga. Misi mata pelajaran PKN adalah

membentuk anggota masyarakat yang produktif, menjadi warga negara tertentu yang

dapat menyelesaikan kebebasan dan komitmennya dalam kehidupan bernegara,
ditinjau dari kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Misi

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan kompetensi warga
negara yang baik supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk

kelangsungan pemerintahan secara demokratis melalui pengembangan pengetahuan,

keterampilan.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah

melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan

mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam

percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan
kepribadiannya.

D. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan dipenuhi oleh beberapa undang-

undang dan regulasi yang relevan. Berikut adalah detail landasan hukum tersebut:
1) UUD 1945

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3