Page 10 - test
P. 10
BAB I tinjauan Penganggaran Berbasis Kinerja
di Kementerian Keuangan
1.1 Pendahuluan
1.1.1 Perkembangan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia telah mengalami beberapa
kali perubahan dalam penerapannya. Secara umum, pelaksanaan sistem perencanaan dan
penganggaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua periode. Periode pertama
merupakan masa sebelum reformasi dan periode kedua setelah reformasi di bidang
pengelolaan keuangan Negara. Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara ditandai
dengan lahirnya beberapa Undang-Undang, yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, sistem perencanaan dan
penganggaran yang diterapkan di Indonesia menggunakan pendekatan tradisional.
Karakteristik pendekatan ini antara lain: bersifat line item dan incremental sehingga sulit
melihat harmonisasi antara belanja operasional dan modal, berorientasi pada input, dan
berperspektif tahunan. Kelebihan sistem tradisional ini adalah relatif sederhana dan mudah
dioperasikan karena tidak begitu membutuhkan analisis yang komprehensif di dalam
penyusunannya. Namun, terdapat beberapa kelemahan sistem penganggaran tradisional
yaitu2:
a) Tidak terdapat hubungan kuat antara anggaran tahunan dengan rencana
pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
b) Penggunaan pendekatan incremental menyebabkan tingkat efektivitas sejumlah
besar pengeluaran tidak dapat diteliti secara menyeluruh;
c) Proses anggaran terpisah antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
(modal/investasi) sehingga menimbulkan potensi duplikasi;
2 Mardiasmo.2002.Akuntasi Sektor Publik.Yogyakarta.Penerbit Andi.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 3
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
di Kementerian Keuangan
1.1 Pendahuluan
1.1.1 Perkembangan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia telah mengalami beberapa
kali perubahan dalam penerapannya. Secara umum, pelaksanaan sistem perencanaan dan
penganggaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua periode. Periode pertama
merupakan masa sebelum reformasi dan periode kedua setelah reformasi di bidang
pengelolaan keuangan Negara. Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara ditandai
dengan lahirnya beberapa Undang-Undang, yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, sistem perencanaan dan
penganggaran yang diterapkan di Indonesia menggunakan pendekatan tradisional.
Karakteristik pendekatan ini antara lain: bersifat line item dan incremental sehingga sulit
melihat harmonisasi antara belanja operasional dan modal, berorientasi pada input, dan
berperspektif tahunan. Kelebihan sistem tradisional ini adalah relatif sederhana dan mudah
dioperasikan karena tidak begitu membutuhkan analisis yang komprehensif di dalam
penyusunannya. Namun, terdapat beberapa kelemahan sistem penganggaran tradisional
yaitu2:
a) Tidak terdapat hubungan kuat antara anggaran tahunan dengan rencana
pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
b) Penggunaan pendekatan incremental menyebabkan tingkat efektivitas sejumlah
besar pengeluaran tidak dapat diteliti secara menyeluruh;
c) Proses anggaran terpisah antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
(modal/investasi) sehingga menimbulkan potensi duplikasi;
2 Mardiasmo.2002.Akuntasi Sektor Publik.Yogyakarta.Penerbit Andi.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 3
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
