Page 11 - test
P. 11
tinjauan Penganggaran Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan
d) Anggaran bersifat tahunan dengan jangka waktu yang terlalu pendek, terutama
untuk proyek pembangunan (belanja modal) dapat mendorong praktik-praktik yang
tidak diinginkan serta cenderung terlambat untuk meminimalisasi risiko kegagalan
proyek.
Untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut, pada tahun 2003 pemerintah
melakukan upaya reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi tersebut bertujuan untuk
memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran agar menjadi lebih efektif, efisien,
dan akuntabel. Beberapa hal penting dalam upaya reformasi tersebut adalah Kementerian/
Lembaga (K/L) harus mengacu kepada tiga pendekatan dalam penyusunan anggaran,
yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budget), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/
KPJM (Medium Term Expenditure Framework), dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK
(Performance Based Budgeting).
Penganggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran yang mengikuti
pendekatan new public management yang berorientasi pada kinerja. Pendekatan yang
dilakukan dalam sistem ini adalah dengan memperjelas keterkaitan alokasi pendanaan dan
kinerja serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja.
Dalam rangka penerapan PBK, Kementerian Keuangan selaku Chief Financial Officer
(CFO) menerbitkan beberapa peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
lingkup K/L yang berorientasi kinerja. Sampai saat ini, penerapan PBK lingkup K/L masih
dalam tahap pengenalan (presentasional). Pengalokasian anggaran telah menggunakan
informasi kinerja namun belum menunjukan keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran
dan kinerjanya. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku CFO,
salah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan
tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja.
Selain berperan sebagai CFO, Kementerian Keuangan selaku Chief Operational
Officer (COO) juga terus berupaya mengimplementasikan PBK dalam proses perencanaan
dan penganggaran. Dalam rangka penerapan PBK secara ideal, Kementerian Keuangan
melakukan benchmarking terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk
mendapatkan best practices yang berstandar internasional. Selain itu, sejalan dengan
usaha penerapan PBK dan KPJM, penerapan Balanced Scorecard (BSC) sebagai strategic
managerial tools menjadi nilai tambah dalam penetapan indikator kinerja. Harmonisasi
yang terus menerus antara PBK dan BSC terus dilakukan agar tercipta perencanaan dan
penganggaran yang berkualitas.
4 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
d) Anggaran bersifat tahunan dengan jangka waktu yang terlalu pendek, terutama
untuk proyek pembangunan (belanja modal) dapat mendorong praktik-praktik yang
tidak diinginkan serta cenderung terlambat untuk meminimalisasi risiko kegagalan
proyek.
Untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut, pada tahun 2003 pemerintah
melakukan upaya reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi tersebut bertujuan untuk
memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran agar menjadi lebih efektif, efisien,
dan akuntabel. Beberapa hal penting dalam upaya reformasi tersebut adalah Kementerian/
Lembaga (K/L) harus mengacu kepada tiga pendekatan dalam penyusunan anggaran,
yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budget), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/
KPJM (Medium Term Expenditure Framework), dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK
(Performance Based Budgeting).
Penganggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran yang mengikuti
pendekatan new public management yang berorientasi pada kinerja. Pendekatan yang
dilakukan dalam sistem ini adalah dengan memperjelas keterkaitan alokasi pendanaan dan
kinerja serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja.
Dalam rangka penerapan PBK, Kementerian Keuangan selaku Chief Financial Officer
(CFO) menerbitkan beberapa peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
lingkup K/L yang berorientasi kinerja. Sampai saat ini, penerapan PBK lingkup K/L masih
dalam tahap pengenalan (presentasional). Pengalokasian anggaran telah menggunakan
informasi kinerja namun belum menunjukan keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran
dan kinerjanya. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku CFO,
salah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan
tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja.
Selain berperan sebagai CFO, Kementerian Keuangan selaku Chief Operational
Officer (COO) juga terus berupaya mengimplementasikan PBK dalam proses perencanaan
dan penganggaran. Dalam rangka penerapan PBK secara ideal, Kementerian Keuangan
melakukan benchmarking terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk
mendapatkan best practices yang berstandar internasional. Selain itu, sejalan dengan
usaha penerapan PBK dan KPJM, penerapan Balanced Scorecard (BSC) sebagai strategic
managerial tools menjadi nilai tambah dalam penetapan indikator kinerja. Harmonisasi
yang terus menerus antara PBK dan BSC terus dilakukan agar tercipta perencanaan dan
penganggaran yang berkualitas.
4 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
