Page 61 - test
P. 61
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
3.3.3 Quality assurance Dalam Penelitian Anggaran
Perencanaan penganggaran yang berkualitas harus didukung oleh sistem yang
memberikan keyakinan bahwa penyusunan anggaran telah memenuhi ketentuan yang
berlaku. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan peran APIP sejak tahap perencanaan
penganggaran dalam bentuk reviu RKA-K/L. Reviu RKA-K/L oleh APIP dilakukan sejak
tahun 2013 untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2014. Tujuan reviu RKA-
K/L oleh APIP adalah memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan
kepatuhan penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Hasil reviu dapat menjadikan perhatian
auditor tertuju sebatas pada hal-hal penting yang mempengaruhi RKA-K/L dan simpulan
atas penyusunan RKA-K/L.
Biro Perencanaan dan Keuangan bersama APIP melakukan penelitian anggaran
melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta
kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Pada prinsipnya
pelaksanaan penelitian anggaran dan reviu tidak menambah layer proses perencanaan
dan penganggaran. Untuk itu, reviu oleh APIP dapat dilakukan secara bersamaan dengan
pembahasan penelitian anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaannya berjalan
dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu dalam proses perencanaan dan
Penganggaran. Proses penelitian dan reviu anggaran difokuskan pada:
a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja
K/L dan RKP;
b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan pagu anggaran K/L yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan;
c. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan
dokumen pendukung terkait lainnya;
d. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran;
e. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, yang
meliputi antara lain:
Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK);
Hal-hal yang dibatasi;
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN
dan SBSN;
Penganggaran BLU;
Kontrak tahun jamak.
54 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
3.3.3 Quality assurance Dalam Penelitian Anggaran
Perencanaan penganggaran yang berkualitas harus didukung oleh sistem yang
memberikan keyakinan bahwa penyusunan anggaran telah memenuhi ketentuan yang
berlaku. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan peran APIP sejak tahap perencanaan
penganggaran dalam bentuk reviu RKA-K/L. Reviu RKA-K/L oleh APIP dilakukan sejak
tahun 2013 untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2014. Tujuan reviu RKA-
K/L oleh APIP adalah memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan
kepatuhan penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Hasil reviu dapat menjadikan perhatian
auditor tertuju sebatas pada hal-hal penting yang mempengaruhi RKA-K/L dan simpulan
atas penyusunan RKA-K/L.
Biro Perencanaan dan Keuangan bersama APIP melakukan penelitian anggaran
melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta
kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Pada prinsipnya
pelaksanaan penelitian anggaran dan reviu tidak menambah layer proses perencanaan
dan penganggaran. Untuk itu, reviu oleh APIP dapat dilakukan secara bersamaan dengan
pembahasan penelitian anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaannya berjalan
dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu dalam proses perencanaan dan
Penganggaran. Proses penelitian dan reviu anggaran difokuskan pada:
a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja
K/L dan RKP;
b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan pagu anggaran K/L yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan;
c. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan
dokumen pendukung terkait lainnya;
d. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran;
e. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, yang
meliputi antara lain:
Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK);
Hal-hal yang dibatasi;
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN
dan SBSN;
Penganggaran BLU;
Kontrak tahun jamak.
54 Framework Penganggaran Berbasis Kinerja
Better Practice Guide
