Page 62 - test
P. 62
menyusun serta menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Komprehensif
Lebih lanjut, Biro Perencanaan dan Keuangan juga dapat meminta pertimbangan dari
tenaga ahli profesional. Tenaga professional dibutuhkan dalam hal terdapat kompleksitas
usulan kegiatan yang memerlukan spesifikasi kompetensi penelitian lebih dalam.
Berdasarkan hasil reviu anggaran dimaksud, APIP memberikan simpulan atas
penyusunan RKA-K/L. Apabila ditemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan
RKA-K/L, maka APIP berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi
perbaikannya kepada unit penyusun RKA-K/L terkait untuk segera dilakukan perbaikan/
penyesuaian. Perbaikan dan penyesuaian ini juga dilakukan baik dalam hal keterbatasan
anggaran, pertimbangan prioritas anggaran maupun menindaklanjuti hasil penelitian
anggaran. Hasil penelitian dimaksud akan dikoordinasikan bersama antara APIP dan Biro
Perencanaan dan Keuangan dalam exit meeting. Keputusan penelitian anggaran merupakan
wewenang Biro Perencanaan dan Keuangan dan menjadi hasil akhir dasar penyampaian
usulan anggaran kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
Unit Eselon I harus melakukan quality assurance terlebih dahulu atas
RKA-K/L Unit Eselon I sebelum disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
Salah satu langkah quality assurance yaitu dengan melakukan verifikasi kelengkapan dan
kebenaran dokumen penganggaran dan memastikan ketepatan kaidah-kaidah perencanaan
penganggaran. Hal ini akan membuat penyusunan anggaran unit eselon I menjadi lebih
efektif.
Dokumen penganggaran yang berkualitas dapat dihasilkan melalui tahapan proses
penganggaran yang komprehensif antara lain dengan menyelenggarakan Resource
Forum serta melakukan quality assurance. Dengan demikian setidaknya telah dilakukan
upaya preventif untuk meminimalisir potensi masalah yang akan menjadi temuan dalam
pelaksanaan anggaran. Guna mendukung hal tersebut perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan anggaran sehingga akuntabilitas dan efektifitas dalam pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 55
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Lebih lanjut, Biro Perencanaan dan Keuangan juga dapat meminta pertimbangan dari
tenaga ahli profesional. Tenaga professional dibutuhkan dalam hal terdapat kompleksitas
usulan kegiatan yang memerlukan spesifikasi kompetensi penelitian lebih dalam.
Berdasarkan hasil reviu anggaran dimaksud, APIP memberikan simpulan atas
penyusunan RKA-K/L. Apabila ditemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan
RKA-K/L, maka APIP berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi
perbaikannya kepada unit penyusun RKA-K/L terkait untuk segera dilakukan perbaikan/
penyesuaian. Perbaikan dan penyesuaian ini juga dilakukan baik dalam hal keterbatasan
anggaran, pertimbangan prioritas anggaran maupun menindaklanjuti hasil penelitian
anggaran. Hasil penelitian dimaksud akan dikoordinasikan bersama antara APIP dan Biro
Perencanaan dan Keuangan dalam exit meeting. Keputusan penelitian anggaran merupakan
wewenang Biro Perencanaan dan Keuangan dan menjadi hasil akhir dasar penyampaian
usulan anggaran kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
Unit Eselon I harus melakukan quality assurance terlebih dahulu atas
RKA-K/L Unit Eselon I sebelum disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
Salah satu langkah quality assurance yaitu dengan melakukan verifikasi kelengkapan dan
kebenaran dokumen penganggaran dan memastikan ketepatan kaidah-kaidah perencanaan
penganggaran. Hal ini akan membuat penyusunan anggaran unit eselon I menjadi lebih
efektif.
Dokumen penganggaran yang berkualitas dapat dihasilkan melalui tahapan proses
penganggaran yang komprehensif antara lain dengan menyelenggarakan Resource
Forum serta melakukan quality assurance. Dengan demikian setidaknya telah dilakukan
upaya preventif untuk meminimalisir potensi masalah yang akan menjadi temuan dalam
pelaksanaan anggaran. Guna mendukung hal tersebut perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan anggaran sehingga akuntabilitas dan efektifitas dalam pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.
Biro Perencanaan Dan Keuangan 55
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
