Page 16 - Monitoring Isu 1-6 Maret 2022
P. 16

ISU
                                                                                                                                                                           5


































            KASUS KORUPSI DI







            KRAKATAU STEEL







            SEGERA NAIK KE PENYIDIKAN



















            Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung segera


            menaikkan status perkara dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace

            PT Krakatau Steel ke tahap penyidikan. Kejagung sudah berkoordinasi dengan Badan

            Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan potensi kerugian

            keuangan negara dalam kasus tersebut.



            Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pada awalnya proyek

            pembangunan pabrik blast furnace (BFC) tersebut dilaksanakan Konsorsium MCC CERI

            asal China dan PT Krakatau Engineering sesuai hasil lelang pada 31 Maret 2011. Nilai kontrak

            setelah mengalami perubahan sebesar Rp6,92 triliun. Kontrak tersebut telah dibayarkan ke

            pihak pemenang lelang Rp5,3 triliun. Pekerjaan dihentikan pada 19 Desember 2019, padahal


            pekerjaan belum 100 persen dan setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih

            besar dari harga baja di pasar. Selain itu, pekerjaan belum diserahterimakan dengan kondisi

            tidak dapat beroperasi lagi. PT Krakatau Steel membangun pabrik blast furnace dengan

            menggunakan bahan bakar batu bara agar biaya produksi lebih murah. Pembangunan

            proyek tersebut menggunakan bahan bakar gas sehingga memerlukan biaya yang lebih


            mahal.


            Sementara itu Direktur Investigasi III BPKP Gumbira Budi Purnama menyatakan  dan


            membenarkan adanya  dugaan  korupsi  setelah BPKP dan Kejaksaan Agung (Kejagung)

            melakukan koordinasi terkait dugaan tindak pidana tersebut. Menurutnya, ekspose

            tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan audit investigatif yang dilayangkan

            Kejaksaan Agung pada pertengahan Februari 2022 lalu. Gumbira juga mencatat BPKP

            belum melakukan penghitungan kerugian negara lantaran belum ada permintaan dari

            Kejaksaan Agung untuk itu.






































                                                                                                    *)Kronologis lengkap ada di bagian lampiran



                    16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21