Page 21 - Monitoring Isu 1-6 Maret 2022

ISU
3

KRONOLOGIS

PERMENAKER 2/2022 TENTANG

JHT KEMBALI KE

PERMENAKER LAMA 19/2015

(23/2) - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo berharap Menteri Ketenagakerjaan

dapat mengikuti arahan Presiden Jokowi dengan lebih baik, yakni untuk merevisi

Permenaker Nomor 2/2022. Arahan Jokowi tersebut bukti bahwa presiden mendengar

aspirasi publik, terutama dari kalangan pekerja atau buruh.

(1/3) - Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap mengatakan, revisi

Permenaker 2/2022 saat ini masih berproses dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Kemnaker telah memproses sejumlah diskusi, baik dengan serikat pekerja, juga para pakar,

para ahli dan pengamat di bidang ketenagakerjaan.

(1/3) - Guru Besar Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan program JHT

di Indonesia terjebak pada persepsi pikiran pendek atau short sighted di kalangan pekerja

dan sebagian kelompok masyarakat.

(1/3) - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban

mengatakan, pihaknya sudah diminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan

usulan atau masukan revisi Permenaker 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Elly mengusulkan agar syarat pencairan JHT dipermudah, terutama bagi pekerja yang

terkena PHK. adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang baru dilaksanakan

tidak serta merta dapat membantu buruh yang terkena PHK. apalagi belum ada bukti

yang pasti terkait tingkat keberhasilan JKP terhadap buruh yang terkena PHK. Buruh lebih

membutuhkan uang tunai setelah dirinya terkena PHK, ketimbang manfaat informasi

pasar kerja dan pelatihan kerja. apalagi, tidak adanya kepastian penempatan kerja setelah

buruh menerima manfaat informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

(2/3) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan saat ini aktif

melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh, dan secara berkoordinasi

serta berkomunikasi dengan K/L terkait. lebih lanjut disampaikan bahwa Permenaker lama

nomor 19/215 saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar untuk melakukan klaim JHT.

Tidak terkecuali yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum

usia pensiun.

Saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan

Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK. Program ini

memiliki 3 manfaat yang dapat

diperoleh oleh pesera JKP, yakni

manfaat uang tunai, akses

terhadap informasi pekerjaan

melalui situr pasker.id, serta

pelatihan untuk skilling,

upskilling maupun re-skilling.

21