Page 22 - Monitoring Isu 1-6 Maret 2022
P. 22
ISU
4
KRONOLOGIS
HITUNG-HITUNG
KERUGIAN NEGARA DI
KASUS GARUDA
(24/2) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut Kejaksaan Agung dan BPKP saat
ini masih menghitung jumlah kerugian negara yang diestimasi cukup signifikan. Ia
menjelaskan bahwa telah dilakukan ekspose/gelar perkara antara tim penyidik dengan
tim BPKP serta telah diperoleh kesimpulan adanya kerugian keuangan negara dalam
pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 dan saat ini proses perhitungannya sedang
dilakukan oleh tim auditor dari BPKP
Kejaksaan Agung sebelumnya menaikkan kasus dugaan korupsi PT Garuda Indonesia
dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Tahap pertama, fokus penyidikan adalah
pengadaan pesawat ATR 72-600. Kejaksaan Agung juga akan mengusut pengadaan
pesawat seperti Bombardier, Airbus, Boeing, sampai Rolls Royce. Dalam mengusut
perkara ini, Kejaksaan juga terus melakukan koordinasi dengan KPK. Apalagi, KPK sudah
menyelesaikan kasus suap pengadaan dan perawatan pesawat dan mesin pesawat Garuda
serta pencucian uang.
(25/2) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Eri Satriana membenarkan jika BPKP
diminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus
tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia. Meski
demikian, kata Eri, dirinya belum dapat memastikan waktu selesainya proses penghitungan
kerugian negara dalam dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia.
(26/2) Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejagung Febrie Adriansyah
mengatakan bahwa tim penyidik Kejagung masih mendalami seluruh transaksi keuangan
yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Menurut Febrie, jika ditemukan ada transaksi
yang mencurigakan, maka uang transaksi tersebut bakal ditelusuri masuk ke perusahaan
mana saja baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengaku akan mengatur strategi khusus
apabila harus melakukan penyitaan milik perusahaan yang diuntungkan dalam kasus
dugan tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia. Febrie menjelaskan, pihaknya juga
akan memeriksa terlebih dahulu sejumlah saksi yang memberikan titik cerah mengenai
keuntungan perusahaan swasta di kasus Garuda Indonesia ini. Pemeriksaan akan dilakukan
usai BPKP melakukan penghitungan kerugian negara.
(28/2) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP kembali menjelaskan bahwa
permintaan penghitungan kerugian negara melalui surat resmi dari Kejaksaan Agung
tertanggal 21 Januari 2022. Dilakukan dua kali ekspose, pertama tanggal 14 Februari
2022 dan kedua tanggal 21 Februari 2022. Apabila sudah selesai
penghitungan kerugian negara akan disampaikan ke Kejaksaan
Agung
22
