Page 23 - Monitoring Isu 1-6 Maret 2022

ISU
5

KRONOLOGIS

KASUS KORUPSI DI

KRAKATAU STEEL

SEGERA NAIK KE PENYIDIKAN

(4/3) Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Supardi mengatakan pihaknya

sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

untuk menentukan potensi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Saat ini

proses hukum terhadap perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidik telah

menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga dalam waktu dekat akan ditingkatkan ke

tahap penyidikan umum.

Sebelumnya dalam konferensi pers pada Kamis (24/2) lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin

menyampaikan pada awalnya proyek pembangunan pabrik Blast Furnace (BFC) tersebut

dilaksanakan oleh Konsorsium MCC CERI (asal China) dan PT Krakatau Engineering sesuai

hasil lelang tanggal 31 Maret 2011 dengan nilai kontrak setelah mengalami perubahan

adalah Rp6,92 triliun.

Kontrak tersebut telah dibayarkan ke pihak pemenang lelang senilai Rp5,3 triliun, namun

demikian pekerjaan kemudian dihentikan pada tanggal 19 Desember 2019 padahal

pekerjaan belum 100 persen dan setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih

besar dari harga baja di pasar. Selain itu, pekerjaan sampai saat ini belum diserahterimakan

dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi. PT Karakatau Steel membangun Pabrik

Blast Furnace (BFC) dengan menggunakan bahan bakar batubara agar biaya produksi

lebih murah. Pembangunan proyek tersebut menggunakan bahan bakar gas sehingga

memerlukan biaya yang lebih mahal.

Menurut Supardi, pabrik peleburan tersebut tidak bisa dioperasikan, karena akan

mengeluarkan biaya tinggi. “Tidak bisa beroperasi, kalau dipakai high cost tidak bisa

bersaing,” ujarnya.

(5/3) Direktur Investigasi III BPKP Gumbira Budi Purnama menyatakan dan

membenarkan adanya dugaan korupsi setelah BPKP dan Kejaksaan Agung (Kejagung)

melakukan koordinasi terkait dugaan tindak pidana tersebut. Menurutnya, ekspose

tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan audit investigatif yang dilayangkan

Kejaksaan Agung pada pertengahan Februari 2022 lalu. Gumbira juga mencatat BPKP

belum melakukan penghitungan kerugian negara lantaran belum ada permintaan dari

Kejaksaan Agung untuk itu.

(5/3) Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyampaikan

bahwa dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus akan

mengumumkan kerugian riil terkait perkara tersebut setelah Tim Jaksa Penyidik Pidsus

Kejung dan Tim Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) melakukan koordinasi pada hari yang

sama.

23