Page 20 - Monitoring Isu 1-6 Maret 2022

ISU
2

KRONOLOGIS

KKP SEGERA TERAPKAN

PENANGKAPAN TERUKUR

(1/3) - Kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia (WPPNRI) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir

dan juga nasional. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, melalui kebijakan

penangkapan berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi

dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Menteri Trenggono

memastikan, kebijakan penangkapan terukur sejalan dengan prinsip ekonomi biru, di

mana kegiatan ekonomi di dalamnya mengutamakan prinsip keberlanjutan ekosistem.

Menteri Trenggono memastikan, kebijakan penangkapan terukur sejalan dengan

prinsip ekonomi biru, di mana kegiatan ekonomi di dalamnya mengutamakan prinsip

keberlanjutan ekosistem.

Selain enam zona untuk penangkapan berbasis kuota, ada satu zona yang disiapkan

sebagai lokasi spawning dan nursery ground yakni WPPNRI 714 yang selama ini menjadi

tempat pemijahan ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi, salah satunya tuna. Perairan ini

merupakan salah satu wilayah konservasi di Indonesia. Kegiatan Blue Halo-S dapat

berpartisipasi sebagai investor dalam kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota ini

berdasarkan peraturan KKP dengan syarat dan ketentuan. Persyaratan dan ketentuan

tersebut di antaranya mengajukan izin penangkapan ikan ke sistem perizinan KKP, jumlah

penangkapan dibatasi berdasarkan kuota yang ditentukan oleh KKP, ikan harus didaratkan

dan diproses di pelabuhan pendaratan yang ditentukan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dipungut berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan dan diawasi oleh BPKP dan KPK, serta Blue Halo-S bisa bekerja sama

dengan nelayan lokal dan koperasi nelayan untuk mendapatkan dan mengelola kuota

penangkapan. Nelayan lokal akan mendapatkan 20 persen dari total kuota.

20