Page 30 - Tasya Julianti 2305135712 Draft Final Buku Saku
P. 30
Biaya satuan diperoleh dengan memperhitungan total peserta didik di setiap sekolah
dijadikan ukuran biaya satuan dan dapat dibandingan sekolah satu dengan sekolah lainnya.
Menurut Fattah (2009:11) terdapat dua cara dalam melakukan penghitungan unit cost yaitu:
1) Biaya rata-rata setiap peserta didik dihitung dengan cara total pengeluaran sekolah
dibagi total peserta didik.
2) Biaya rata-rata per lulusan dapat dihitung dengan cara total biaya pengeluaran
sekolah dibagi total lulusan
SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara
minimal. Pada Pasal 16 Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk:
a) pendidikan dasar; dan
b) pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua
belas) tahun.
Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka
pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali. Besaran nilai
pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk
pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat. Kepala
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan
pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.
Menurut (PP) No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 ayat (1)
mengemukakan jika pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat. Menurut Suhardan dkk (2012:21) sumber biaya pendidikan diantaranya:
1) Pemerintah contohnya APBN dan APBD
2) Sekolah (iuran siswa)
3) Masyarakat/sumbangan
4) Dunia bisnis/perusahan
5) Donasi
Untuk menentukan harga dari jasa pendidikan tidak sesederhana seperti pada penentuan
harga barang, karena banyak komponen yang harus dihitung, antara lain yaitu uang
pendaftaran, uang pangkal (BP3, dan sebagainya), uang tes sumatif, uang laporan pendidikan,
dan uang pendaftaran ulang.
30