Page 45 - 0 PROGRAM PENGELOLAAN KINERJA GTK
P. 45

c.    penghargaan; dan
                      d.    sanksi.
               (2)  Pelaporan  kinerja  dilakukan  secara  berjenjang  oleh  Pejabat  Penilai  Kinerja  kepada
                     Pimpinan Unit Organisasi yang membidangi kepegawaian dengan mencantumkan: a.
                     SKP; dan b. Hasil Evaluasi Kinerja.
               (3)  Pemeringkatan kinerja dilakukan melalui proses penetapan:
                     a.    Predikat Kinerja Guru pada satuan pendidikan; atau
                     b.    Predikat  Kinerja  Kepala  Sekolah  pada  Dinas  yang  menangani  urusan  bidang
                           pendidikan.
               (4)  Predikat Kinerja Guru dan Kepala sekolah bagi pegawai negeri sipil dikonversikan ke
                     dalam  perolehan  Angka  Kredit  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
                     undangan.
               (5)  Penghargaan dapat berupa:
                     a.    prioritas  keikutsertaan  dalam  program  prioritas  pemerintah  dan/atau  mitra;
                           dan/atau
                     b.    bentuk lainnya yang mendukung peningkatan karier.
               (6)  Sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

               11. Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja
               (1)  Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dilaksanakan melalui fitur kinerja dalam
                     platfom yang dikelola oleh Direktorat Jenderal.
               (2)  Fitur  kinerja memuat alur, proses, dan format  pengelolaan  kinerja Guru dan Kepala
                     Sekolah.
               (3)  Fitur kinerja terintegrasi dengan aplikasi kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian
                     Negara.

               12. Pengawasan dan Pembinaan

               (1)  Direktorat Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja
                     Guru dan Kepala Sekolah.
               (2)  Dalam melakukan pembinaan, Direktorat Jenderal didukung oleh Unit Pelaksana Teknis
                     melalui:
                     a.  rapat koordinasi;
                     b.  sosialisasi;
                     c.  bimbingan teknis; dan
                     d.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

               (3)  Pimpinan  Instansi  Pemerintah  melakukan  pengawasan  terhadap  penerapan
                     pengelolaan  kinerja  Guru  dan  Kepala  Sekolah  di  daerah  sesuai  dengan  ketentuan
                     peraturan perundang-undangan.
               (4)  Dinas  Pendidikan  melakukan  pembinaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  terhadap
                     pengelolaan  kinerja  Guru  dan  Kepala  Sekolah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
                     perundang-undangan.





               Program Supervisi, PK-Guru, dan PPK-PNS     47                         Edi Supriyanto, M.Pd.
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50