Page 16 - Laporan Aktualisasi

politik. Fungsi dari pegawai ASN adalah sebagai Pelaksana kebijakan public, Pelayan

public serta Perekat dan pemersatu bangsa.
Setiap ASN diberikan hak dan kewajiban, sehingga dapat melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya dengan baik serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Dalam UU
ASN juga diatur tentang kode etik dan kode perilaku dari ASN yang menjadi acuan dalam

penyelenggaraan birokrasi sehingga martabat dan kehormatan ASN tetap terjaga. Kode
etik dan kode perilaku Pegawai ASN yaitu :

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

4. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang

sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika
pemerintahan

6. Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara

7. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif,
dan efisien

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan
jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri

atau untuk orang lain
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN

12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai

ASN.
Dalam manajemen ASN diperlukan sebuah sistem pengelolaan ASN yang mampu

menjamin pegawai ASN untuk bekerja dan memberikan lingkungan yang kondusif, yaitu
sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan

wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan. Penerapan sistem merit ini

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberi ruang bagi

tranparansi, akuntabilitas, objektivitas serta keadilan. Langkah - langkah yang dilakukan
dalam menerapkan sistem ini yaitu dari sisi perencanaan kebutuhan berupa transparansi,

10