Page 17 - Laporan Aktualisasi

jangkauan informasi yang luas kepada masyarakat dan objektifitas pelaksanaan seleksi.

Hal ini menghasilkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi
suatu instansi pemerintah. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya

yang tinggi sedangkan bad performer mengetahui dimana kelemahan tetapi diberikan
solusi sehingga kinerja dapat ditingkatkan.

Mekanisme pengelolaan ASN dibagi atas manajemen PNS dan manajemen PPPK.
Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan

jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian

dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan
perlindungan. Hal ini berbeda pada PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan,

penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian
penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengisian

jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk
PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan

latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat
diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat

Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN, lalu

KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
Di samping itu, pegawai ASN terhimpun dalam wadah korps profesi pegawai ASN

Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan
profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dalam

manajemen ASN juga diperlukan Sistem Informasi ASN untuk menjamin efisiensi,
efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan. Sistem informasi ini diselenggarakan

secara nasional dan terintegrasi antarinstansi pemerintah. Apabila terdapat sengketa

pegawai ASN, maka hal itu diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari
keberatan dan banding administratif.

b. Smart ASN

Berdasarkan arahan Presiden untuk pembangunan sumber daya manusia dan
persiapan kebutuhan SDM dengan talenta digital, maka literasi digital berperan penting

untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia agar keterampilannya tidak
hanya mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum yang

11