Page 5 - RPP Stunting by Triyanta HK Dairiyawan, SE,MSi
P. 5
Sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 263/126/KPTS/2022 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Stunting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas Tahun Anggaran 2022, kedudukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam Keputusan Bupati tersebut adalah sebagai Wakil Ketua Pelaksana, dimana
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting pada Pasal 10 ayat (3) “Dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota,
dan Pemerintah Desa melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b.
peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan
pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia”.
Berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Lawas 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan
Dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas pada Pasal 538, berbunyi “Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan
pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.
Asumsi mendasar dalam pembangunan dewasa ini adalah keterlibatan masyarakat dalam
proses pembangunan. Berdasar pada makna pembangunan yang merupakan perubahan
total untuk menuju masyarakat yang lebih baik (Todaro, 2000), sehingga secara logis
masyarakatlah yang seharusanya menjadi subyek pembangunan karena masyarakat lebih
memahami permasalahan dan kemana masyarakat akan menentukan arah pembangunan
dari pada agen pembangunan (Ife & Tesoriero, 2008). Namun dalam implemetasinya,
dalam perencanaan pembangunan di Indonesia aspirasi masyarakat belum menunjukkan
peranserta secara maksimal dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan
pembangunan (Djoeffan, 2002). Disisi lain kapasitas masyarakat sebagai subyek
pembangunan masih belum optimal khususnya di wilayah-wilayah desa yangmana
inisiatif-inisiatif pembangunan terhambat oleh ketersediaan sumberdaya, berbagai
hambatan legalitas dan kepentingan politis.
3
