Page 7 - RPP Stunting by Triyanta HK Dairiyawan, SE,MSi
P. 7
Untuk melakukan perencanaan kegiatan stunting dengan pendekatan partisipatif
diperlukan sebuah regulasi kepala daerah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik
dan memiliki dasar hukum.
Gambar 2. Rembuk Stunting tingkat Kabupaten
Strategi dalam mencapai kondisi yang ideal tentunya penulis, mencoba untuk membuat
regulasi terkait perencanaan partisipatif masyarakat penerima manfaat stunting,
sehingga nantinya regulasi ini, menjadi dasar dalam pencapaian kondisi yang ideal dan
diharapkan kedepannya.
Adapun kondisi ideal dan strategi penyelesaianya dapat penulis rinci dalam tiga
tahapan: (a). Jangka panjang (2 Tahun), adanya evaluasi terhadapat pencapaian
penurunan angka stunting di Kabupaten Padang Lawas, pelibatan pihak swasta dalam
pembiayaan program/kegiatan penurunan angka stunting, dan angka stunting di
Kabupaten Padang Lawas dapat di turunkan sesuai target Nasional sebesar 14 %, serta
adanya Penguatan Peran Masyarakat penerima manfaat layanan stunting dalam
merumuskan Program/Kegiatan Stunting, (b). Jangka menengah (1 Tahun); Peraturan
Kepala Daerah tentang Strategi Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting dapat di sosialisasikan ke
OPD dan stakeholder serta telah dapat di terapkan dalam proses perencanaan, dan (c).
Jangka pendek (6 Bulan); draft regulasi terkait Strategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan
Stunting telah selesai dan diajukan ke Bagian Hukum untuk dapat di proses menjadi
Peraturan Kepala Daerah.
5
