Page 15 - buku saku farah salsabila
P. 15
BAB 3
PERAN SDM DALAM KEGIATAN EKONOMI
3.1 Pengertian ilmu ekonomi SDM
Ekonomi menyangkut berbagai kebutuhan manusia dan berbagai sumber agar, keinginan
dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berusaha menerangkan
bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak mungkin dengan jumlah sumber-sumber
yang terbatas baik dari sumberdaya alam maupun dari sumberdaya manusia sendiri. Ilmu
Ekonomi merupakan sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang pola
tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat
pemuas keinginan yang terbatas.
Sedangkan Sumberdaya manusia, berdasarkan literatur ekonomi sumberdaya manusia,
pengertian atau konsep sumberdaya manusia didefinisikan sangat beragam, misalnya
jojonomic.com, Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang
bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang
memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
Sumberdaya manusia disini diharapkan mampu untuk memenuhi atau menangani sesuatu,
mengelola sumber persediaan, penunjang, atau sarana yang dan bahkan dapat menemukan suatu
yang baru.
3.2 Ruang lingkup ekonomi SDM
Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia komplit mempelajari tentang berbagai hal
yaitu perencanaan sumber daya manusia (Human Resources Planning), Ekonomi
Ketenagakerjaan (Labor Economics), dan Ekonomi Kependudukan (Population Economics).
Berikut akan diuraikan secara singkat.
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resources Planning
Perencanaan sumber daya manusia memfokuskan pada penyediaan angkatan kerja
dengan pengetahuan dan ketrampilan tinggi serta penciptaan kesempatan kerja,
kemudian membawa pada arah telaahan perencanaan sumber daya manusia yang
meliputi analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja di lingkungan pasar (Market).
2. Ekonomi Ketenagakerjaan
Ekonomi Ketenagakerjaan (Labor Economics), memperhatikan masalah serikat pekerja
(organisasi), hukum ketenagakerjaan (UU, Pepres, Permaturan mentri dll), asuransi
sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenaga kerjaan), diskriminasi terhadap gender dalam
perusahaan dan manajemen perusahaan.
9