Page 5 - Editorial Business Magazine in Dark Green Green White Modern Modular Style

Dalam sistem presidensil di bawah pemerintahan

Sukarno, kelompok Islam hanya di wakili oleh
dua menteri yaitu Abikusno Tjokroaminoto dan
Wahid Hasjim. Sutan Sjahrir (Sosialis)
mengusulkan kepada KNIP dan Presiden

Sukarno untuk menerapkan istem parlementer.
Usulan itu disetujui dan diumumkanlah kabinet
baru di bawah Sjahrir sejak 14 November 1945.
Dalam kabinet ini hanya ada satu wakil Islam

yaitu HM Rasyidi dan pada tanggal 3 Januari Abikusno Tjokroaminoto
1946 Mohammad Natsir diangkat menjadi
menteri penerangan. Masyumi melalui Natsir
terus menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap

perubahan menjadi sistem parlementer karena
dianggap melanggar Undang-Undang Dasar

Wahid Hasjim
Terhadap kabinet Sjahrir pihak Masyumi
menuntut agar dilakukan perombakan dengan

mendasarkan pada koalisi di antara partai-partai
yang ada. Usulan Masyumi ini disetujui oleh
anggota KNIP yang lain dan didukung oleh
partai-partai yang ada. Sukarno pun

menanggapinya dengan membubarkan kabinet
Sjahrir dan membentuk kabinet baru. Dalam
kabinet baru ini Sjahrir ditunjuk kembali sebagai
formatir untuk menyusun kabinet. Pada tanggal

12 Maret 1946 Sjahrir mengumumkan formasi
kabinet II dengan memasukkan nama-nama dari M. Natsir Arudji Kartawinata
partai-partai yang ada. Empat kader Masyumi
yaitu M. Natsir, Arudji Kartawinata, Sjafruddin

Prawiranegara dan HM Rasyidi. Namun
penunjukkan nama-nama yang mewakili
Masyumi di kabinet dianggap tidak sepenuhnya
mewakili partai karena kabinet yang dibentuk

hanya kabinet nasional dan bukan kabinet
koalisi. Sjafruddin Prawiranegara HM Rasyidi

2