Page 21 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

2 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

van het Adatrecht telah memberikan sumbangan besar
1
dengan melakukan sistematika dan ruang lingkup dari
hukum adat di Indonesia. Di dalam buku tersebut Ter Haar
memperkenalkan 2 (dua) jenis penguasaan atas tanah
yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat, disebut
dengan hak pertuanan (beschikkingsrecht) dan tanah yang
dikuasai oleh perseorangan. Dalam kepustakaan hukum,
hak pertuanan lebih populer dengan nama hak ulayat. Hak
ulayat dan hak perseorangan atas tanah ini di Indonesia

dikenal dengan berbagai nama serta berbagai karakteristik
sesuai dengan kondisi sosial budaya di masing-masing
daerah. 2
Hak ulayat ada karena adanya hubungan hukum antara
masyarakat adat (sebagai subyek) dengan ulayatnya (sebagai

obyek) yang melahirkan kewenangan bagi subyek tersebut
untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kewenangan
tersebut meliputi: (1) mengatur penggunaannya; (2)
mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang

1 Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul
“Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat”.
2 Herman Soesangobeng tidak mempergunakan kata hak,
tetapi hukum (ulayat), sebab menurut beliau ulayat bukanlah
hak, tetapi suatu lembaga. Lihat Herman Soesangobeng,
2000, “Pendaftaran Tanah Ulayat Di Sumatera Barat Dengan
Contoh Pilot Proyek Pendaftaran Tanah Di Desa Tigo Jangko
Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar” dalam
Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. Himpunan Makalah dan
Rumusan Workshop. Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat pada
tanggal 23-24 Oktober 2000 di Padang.